TUGAS SOFTSKILL KE-3 "ANALISA SWOT PADA DIRI SENDIRI DAN WEB BISNIS"

Nama               : Ahmad Hanif

NPM               : 50412443

Kelas               : 4IA23

Dosen              : Dr. Rina Noviana, SKom,. MMSI

Mata Kuliah    : Pengantar Bisnis Informatika

Pengertian SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Analisis SWOT adalah metode Perencanaan Strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor Internal dan Eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Penjelasan mengenai 4 (empat) komponen analisis SWOT, yaitu :

Strenght (S) yaitu analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini.  Yang perlu di lakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan di bandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknologinya, maka keunggulan itu dapat di manfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju.

Weaknesses (W) yaitu analisi kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Merupakan cara menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi.

Opportunity (O) yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang di masa yang akan depan atau masa yang akan datang.

Threats (T) yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di atasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Manfaat analisis SWOT:

Analisis ini akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Dari pembahasan diatas tadi, analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

Tujuan analisis SWOT:

Tujuan analisis SWOT pada perusahaan adalah untuk membenarkan  faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang telah dianalisis. Apabila terdapat kesalahan, agar perusahaan itu berjalan dengan baik maka perusahan itu harus mengolah untuk mempertahankan serta memanfaatkan peluang yang ada secara baik begitu juga pihak perusahaan harus mengetahui kelemahan yang dihadapi agar menjadi kekuatan serta mengatasi ancaman menjadi peluang.

            Analisa SWOT tidak hanya diimplenetasikan pada perusahaan atau bidang bisnis lainnya. Analisa ini juga dapat diimplementasikan pada diri seseorang untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang terdapat pada diri seseorang. disini saya akan mencoba membuat analisa SWOT pada diri saya sendiri, berikut ini tabel analisa SWOT diri saya:

Strength	Weaknesses	Opportunities	Threats
Menjaga kepercayaan Selalu berusaha menepati janji Tidak selalu mengandalkan teman	Sulit berkomunikasi dengan orang yang baru kenal Sulit mempercayai orang lain Mudah tersinggung	Senang mempelajari  bidang otomotif. Selalu penasaran dengan hal yang baru.	Terlalu diam (kurang komunikasi) dengan orang yang lebih tua karena takut akan menyinggung, sehingga dianggap sombong.

Analisa SWOT Jualo.com

Jualo.com adalah situs jual beli aman, tukar menukar dan tawar menawar no.1 di Indonesia untuk temukan barang baru dan bekas di sekitarmu. Jualo merupakan marketplace jual beli barang bekas yang berfokus pada pembeli berdasarkan jarak (fungsi geo-search). Pengguna memiliki pilihan untuk membeli, menjual dan / atau menawar barang, Jualo juga memfasilitasi setiap aspek dari proses jual beli.

Jualo.com tidak berperan sebagai penjual barang, melainkan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, untuk mengamankan setiap transaksi yang berlangsung di dalam platform Jualo bisa melalui mekanisme Jualo Rekber. Adapun biaya ekstra (termasuk pajak dan biaya lainnya) atas segala transaksi yang terjadi di Jualo.com berada di luar kewenangan Jualo.com sebagai perantara, dan akan diurus oleh pihak-pihak yang bersangkutan (baik itu penjual ataupun pembeli) sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Jualo.com hanya mengizinkan jual beli barang yang bisa dikirim melalui jasa pengiriman (terkecuali kategori Properti, Jasa, Mobil, Motor, dan Hewan Peliharaan), sehingga jasa dan kerjasama dagang (franchise) tidak dapat diperdagangkan melalui Jualo.com terkecuali ada kerjasama resmi dengan pihak Jualo.com.

Tabel analisa SWOT jualo.com:

Strength	Weaknesses	Opportunities	Threats
Dapat menawar barang yang ingin dibeli secara langsung. Metode pembayaran dapat dilakukan dengan COD (Cash On Delivery).	Jualo.com tidak bertanggungjawab atas segala resiko dan kerugian yang timbul berkenaan dengan peretasan terhadap akun pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga.	Jualo.com termasuk kedalam startup asia yang ke 9 dari 25.	Tingkat keamanan akun masih kurang

Analisa SWOT Blanja.com

blanja.com merupakan sebuah Joint-venture antara Telkom Indonesia dan eBay. Memiliki konsep sebagai Online-Marketplace, blanja.com memiliki lebih dari ribuan merchant yang menawarkan jutaan produk dari berbagai kategori yang terjamin orisinalitas dan kualitasnya.  Sebagai media belanja online yang terpercaya, kekuatan blanja.com selain daripada variasi produk yang beragam juga dengan berbagai bentuk kerjasama marketing yang pastinya menguntungkan semua pihak terkait.

Blanja.com juga memiliki hubungan kerjasama dengan sejumlah bank terdepan di tanah air seperti Mandiri, BNI, BCA, BRI, BTN, Mega, Niaga, ANZ, BII, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan blanja.com sangat fleksibel dalam memberikan promo menarik bagi para pelanggan. Blanja.com sukses melaksanakan berbagai aktifitas online marketing seperti clearance sale, strategic partnership serta exclusive launching Pre-Order untuk berbagai kategori produk antara lain gadget, komputer serta produk-produk elektronik lainnya.

Tabel analisa SWOT blanja.com:

Strength	Weaknesses	Opportunites	Threats
Kualitas dan originalitas produk terjamin. Metode pembayaran fleksibel. Deskripsi suatu produk sangat detil. Pembayaran bisa dicicil.	Pengiriman barang terbilang lama. Menginformasikan no.resi barang yang dikirim agak telat.	Banyak diskon yang ditawarkan sehingga menarik perhatian pelanggan.	Terlalu banyak gambar/content, bagi sebagian pelanggan akan malas mengunjungi web ini.

Analisa SWOT traveloka.com

Traveloka merupakan situs pencarian dan pembelian tiket pesawat dan hotel terbesar di Indonesia. Traveloka menampilkan hasil pencarian terlengkap agar anda dapat membandingkan harga tiket pesawat dan hotel mulai dari harga termurah. Setelah memilih hasil pencarian, Anda dapat memesan langsung di situs web Traveloka ataupun aplikasi mobile Traveloka.

tabel analisa SWOT traveloka.com:

Strength	Weaknesses	Opportunities	threats
Banyak promo yang ditawarkan. Sangat membantu pelanggan dalam pemesanan tiket pesawat atau hotel. Bekerja sama dengan Partner Airline Domestik & International Bekerja sama dengan partner Pembayaran Resmi (Indonesia)  Traveloka juga tersedia pada aplikasi androids	Waktu transaksi pemesanan tiket kurang dari 24 jam, lebih dari itu dianggap hangus. Hanya menyediakan tiket pesawat dan hotel	Tersedia dalam versi bahasa inggris. Banyak diiklankan pada aplikasi android, televisi, radio dan lain – lain. Sangat unggul dibandingakan dengan web pemesanan tiket lainnya sehingga mampu bersaing.	Masih banyak masyarakat yang kurang percaya dengna pemesanan tiket online.

sumber:
http://charlessimbolon.blogspot.co.id/2014/11/tujuan-manfaat-dan-fungsi-analisis-swot.html

http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-analisis-swot-dan-manfaatnya.html

http://ikhtisar.com/analisis-swot/

http://www.traveloka.com/

https://www.jualo.com/

http://www.blanja.com/

TUGAS SOFTSKILL PBI KE-2 "ANALISA WEBSITE"

TUGAS SOFTSKILL PBI KE-2 "ANALISA WEBSITE"

Nama            : Ahmad Hanif
NPM             : 50412443
Kelas            : 4IA23
Dosen           : Dr. RINA NOVIANA, SKom,. MMSI

Mata Kuliah : Pengantar Bisnis Informatika

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sejarah Singkat BPK

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu.
Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi: a. audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai; b. audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar; c. audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; d. audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah; e. audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; f. audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah; g. evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapatmencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi; h. audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; i. audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

Visi BPKP:

"Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas."

Misi BPKP:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

Nilai-Nilai BPKP (PIONIR):

1. Profesional
2. Integritas
3. Orientasi Pengguna
4. Nurani dan Akal Sehat
5. Independen
6. Responsibel

MOTTO:

"Membangun Good Governance dan Clean Government"

Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah.
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.
4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis.
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,dan upaya pencegahan korupsi.
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat.
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor.
11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah. 
12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
13.  Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan.
14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.  

Informasi lebih lengkap lihat  Peraturan Presiden RI  Nomor 192 Tahun 2014

sumber: http://www.bpkp.go.id/

TUGAS SOFTSKILL PBI KE-1 “BADAN USAHA”

TUGAS SOFTSKILL PBI KE-1 “BADAN USAHA”

NAMA       : AHMAD HANIF

NPM          : 50412443

KELAS      : 4IA23

MATKU    : PENGANTAR BISNIS INFORMATIKA

DOSEN     : Dr. RINA NOVIANA, SKom,. MMSI

PERSEROAN TERBATAS (PT)

·         Pengertian PT atau Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

·         Syarat umum pendirian Perseroan Terbatas (PT):

1.      Copy KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang

2.      Copy KK penanggung jawab / Direktur

3.      Nomor NPWP Penanggung jawab

4.      Pas photo penanggung jawab ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna

5.      Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan

6.      Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha

7.      Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran

8.     Surat Keterangan RT / RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan  
perumahan) khusus luar jakarta

9.     Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah  
pemukiman.

10.  Siap di survey

·         Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:

1.    Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1))

2.     Akta Notaris yang berbahasa Indonesia

3.   Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3)

4.   Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4)

5.   Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (ps. 32, ps 33)

6.   Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 & ps. 108 ayat 3)

7.  Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia,  
    kecuali PT. PMA

·         Cara  pendirian pt dan tahapan dalam pendirian PT sebagai berikut:

1.      Mengisi Formulir Pendirian PT yang kami berikan terdiri dari :

·         Nama Perusahaan / PT yang akan di pesan ke DEPKUMHAM

·         Alamat Perusahaan / PT (Untuk Jakarta alamat harus RUKO / PERKANTORAN / VIRTUAL  
      OFFICE

·         No telepon perusahaan

·         Jumlah Modal Dasar perusahaan

·         Jumlah Modal Setor perusahaan

·         Susunan Pengurus perusahaan (Komisaris dan Direktur)

·         Kelas perusahan (Kecil/Menengah/Besar)

·         Bidang Usaha dalam SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)

·         Bidang Usaha dalam TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

2.      Kami akan daftarkan nama PT anda  ke DEPKUMHAM via online oleh NOTARIS. Lama proses         umumnya  3-5 hari kerja.

3.      Kami akan urus Pembuatan Draft Akta Pendirian PT oleh Notaris, draft ini selayaknya di
      baca dan dimengerti, lalu ditandatangan oleh para pendiri. Lama proses pembuatan akta                                   pendirian PT 2-3 hari kerja setelah penandatanganan Draft  Akta .

4.      Kami akan urus Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

      Surat Keterangan Domisili Perusahaan dikeluarkan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sesuai         domisili perusahaan. Surat Domisili ini di perlukan untuk pengurusan berkas-berkas selanjutnya.         Lama proses 2-3 hari kerja.

5.      Kami akan urus NPWP Perusahaan.
Nomor NPWP Perusahan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan        
domisili perusahaan. Kepada Wajib Pajak akan diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan        Kartu NPWP. Lama proses 1-2 hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap.

6.      Kami akan urus  Penerbitan SK pengesahan PT  oleh MENKUMHAM

Lama proses 20-25 hari kerja sejak tandatangan Draft Akta Pendirian.

7.      Kami akan urus SIUP (Surat Ijin Umum Perdagangan). 

      SIUP   adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap    
perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan           usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh Deperindag sesuai dengan    
domisili perusahaan.

8.      Kami akan urus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

TDP adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan  
berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang “WAJIB DAFTAR  
PERUSAHAAN”. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimilki oleh perusahaan/badan usaha  
Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, operasi, Firma atau perusahaan
perorangan yang dikeluarkan oleh Deperindag sesuai dengan domisili perusahaan.

·         MASA BERLAKU

Surat Keterangan Domisili Perusahaan berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

SIUP  dan TDP  berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

·         CONTOH PT

PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia disingkat TMMIN yang merupakan perakit produk Toyota dan eksportir kendaraan dan suku cadang Toyota. Komposisi kepemilikan saham di perusahaan ini adalah Astra International 5 % dan TMC menjadi 95%

PT. Toyota-Astra Motor sebagai agen penjualan, importir dan distributor produk Toyota di Indonesia. Komposisi kepemilikan saham di perusahaan ini adalah Astra International 51 % sedangkan TMC 49%

Sumber: 

http://perusahaan.web.id/definisi/perseroan-terbatas/

http://perusahaan.web.id/badan-usaha/pt-badan-usaha/syarat-pendirian-pt/

http://tamasolusi.com/2011/09/13/biaya-syarat-pendirian-pt/

http://www.steelindonesia.com/company/index.asp?id=CMP0001291